OKU, Ogannews.com – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mulai memperkuat fondasi transformasi digital pemerintahan. Tak sekadar menambah aplikasi, website, maupun layanan berbasis teknologi, Pemkab OKU kini menyiapkan arsitektur pemerintahan digital yang diharapkan menjadi pedoman bersama seluruh perangkat daerah.
Langkah tersebut dibahas dalam Sharing Session dan Focus Group Discussion (FGD) Pemerintahan Digital (Pemdi) Kabupaten OKU Tahun 2026, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) OKU di Ruang Abdi Praja Pemkab OKU, Senin (5/10/2026).
Mengusung tema “Sinergi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintahan Digital Kabupaten OKU”, kegiatan dibuka Bupati OKU yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Setda OKU, Indra Susanto, M.A.P.
Forum tersebut menghadirkan Kepala Dinas Kominfosanditik Kabupaten Sumedang, Arief Syamsudin, M.T., serta Direktur IM Creative, Santosa Sumitra Wijaya, sebagai narasumber.
Peserta FGD berasal dari berbagai unsur pemerintahan, mulai dari perangkat daerah, kepala bagian, camat hingga operator yang selama ini terlibat langsung dalam pengelolaan aplikasi dan layanan digital di lingkungan Pemkab OKU.
Kepala Dinas Kominfo OKU Mirdaili, S.STP., M.M., mengatakan FGD menjadi momentum penting untuk memotret kondisi pemerintahan digital di Kabupaten OKU secara menyeluruh.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki data yang valid mengenai berbagai sistem, aplikasi, infrastruktur, hingga layanan digital yang saat ini digunakan oleh masing-masing perangkat daerah.
“Data dan masukan ini akan menjadi bahan dalam penyusunan dokumen arsitektur pemerintahan digital Kabupaten OKU,” ujar Mirdaili yang akrab disapa Ameng.
Ia menjelaskan, selama ini sejumlah perangkat daerah telah mengembangkan berbagai aplikasi, website serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pekerjaan maupun pelayanan publik.
Namun, perkembangan tersebut perlu diarahkan dalam satu kerangka yang terintegrasi.
Tanpa perencanaan dan arsitektur bersama, pengembangan teknologi berpotensi menimbulkan tumpang tindih sistem, pemborosan anggaran, hingga persoalan pertukaran data dan layanan yang belum saling terhubung.
“Untuk itu diperlukan suatu arsitektur yang menjadi acuan bersama,” tegasnya.
Ameng menjelaskan, FGD tersebut juga bertujuan menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai pentingnya arsitektur pemerintahan digital.
Selain itu, Pemkab OKU melakukan inventarisasi terhadap kondisi eksisting pada enam domain arsitektur pemerintahan digital.
Dari proses tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memetakan berbagai persoalan yang dihadapi sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pengembangan teknologi digital ke depan.
Hasil pemetaan juga akan menjadi dasar untuk membangun komitmen bersama agar pengembangan teknologi informasi tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi mengacu pada kebutuhan dan arah pembangunan pemerintahan daerah.
“Dengan kegiatan ini diharapkan tersedia data kondisi eksisting yang valid dan lengkap dari seluruh perangkat daerah, beserta permasalahan dan kebutuhan pengembangannya,” jelas Ameng.
Data tersebut, lanjut dia, akan menjadi bahan utama dalam penyusunan dokumen arsitektur pemerintahan digital dan dokumen analisis kesenjangan Kabupaten OKU.
Ameng menegaskan, keberhasilan penyusunan arsitektur pemerintahan digital sangat bergantung pada keterbukaan data serta keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah.
Setiap perangkat daerah diharapkan memberikan informasi secara lengkap mengenai sistem dan layanan digital yang dimiliki, termasuk kebutuhan serta kendala yang selama ini dihadapi.
Dengan begitu, arsitektur pemerintahan digital yang disusun nantinya benar-benar menggambarkan kondisi Kabupaten OKU dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan arah pengembangan teknologi.
“Semakin lengkap data dan informasi yang disampaikan, semakin baik pula arsitektur pemerintahan digital yang dapat kita susun,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Setda OKU Indra Susanto mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penyusunan arsitektur pemerintahan digital memiliki posisi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin terintegrasi.
Ia menilai sistem digital yang dibangun tidak hanya harus mampu bekerja secara efektif, tetapi juga perlu mendukung keterhubungan data, keamanan informasi serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
“Terima kasih kepada Pemkab Sumedang, dalam hal ini Kepala Dinas Kominfosanditik Sumedang, yang telah berkenan datang jauh-jauh ke Kabupaten OKU untuk berbagi ilmu tentang pemerintahan digital. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber lainnya,” kata Indra.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebatas forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan arah dan langkah konkret dalam membangun pemerintahan digital di Kabupaten OKU.
Transformasi digital, menurutnya, harus bermuara pada pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif, sekaligus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat. Untuk itu, kepada para peserta silakan ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.(*)
