Menu ✖

Mode Gelap
52 Tahun Semen Baturaja: Menoreh Sejarah, Menguatkan Fondasi, Menatap Masa Depan Industri Semen Nasional Longsor Tutup Akses Jalan Gunung Meraksa–Ulu Ogan, Kini Kembali Normal Petani di Empat Lawang Tewas Ditikam, Pelaku Diciduk! Modus CS Bank Palsu, Uang Rp581 Juta Milik Institusi Pendidikan di Prabumulih Raib TMMD ke-130 OKU Timur Ditutup, Kasdam: Jaga dan Tingkatkan Hasil Pembangunan! Kafe dan Karaoke Baturaja Disorot, Standar Keselamatan Dipertanyakan

OKU

Nasib 470 Karyawan Mitra Ogan Jadi Perhatian, Bupati OKU Bentuk Tim Khusus

OKU, ogannews.com – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mulai mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan yang melibatkan 470 karyawan PT Perkebunan Mitra Ogan. Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah menegaskan, pemerintah daerah akan mengawal persoalan tersebut hingga para pekerja mendapatkan kepastian terkait hak-hak mereka.

Komitmen itu disampaikan Teddy saat menerima audiensi pengurus Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi (FSPPEK) di Aula Rumah Dinas Bupati OKU, Selasa (20/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas belum adanya tindak lanjut atas pengaduan pembatalan pencatatan Perjanjian Bersama (PB) terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 470 karyawan PT Perkebunan Mitra Ogan.

Dalam audiensi itu, Teddy mengakui bahwa selama ini komunikasi dan informasi yang diterima pemerintah daerah terkait persoalan tersebut belum berjalan secara maksimal.

Ia menjelaskan, sebelumnya Pemkab OKU mengetahui bahwa proses penyelesaian persoalan PHK telah melalui beberapa kali pertemuan bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), bahkan telah menghasilkan perjanjian bersama.

Saat itu, pemerintah daerah menilai persoalan telah menemukan titik penyelesaian. Terlebih, informasi yang diterima menyebutkan bahwa dana untuk pembayaran hak-hak pekerja telah disiapkan.

“Pada saat itu kami diundang karena merasa persoalan ini sudah selesai. Kami hanya memantau, karena informasi awal yang kami terima, dana untuk pembayaran sudah disiapkan,” ungkap Teddy.

Namun, belakangan Pemkab OKU menerima surat dari perwakilan FSPPEK yang menyampaikan adanya persoalan lanjutan. Aduan tersebut kemudian menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Teddy menegaskan, Pemkab OKU tidak ingin para pekerja kehilangan haknya akibat persoalan yang belum mendapatkan kepastian. Pemerintah daerah, katanya, akan mengambil posisi sebagai penengah sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap terlindungi.

“Kami pemerintah daerah berada di tengah-tengah. Kami tidak berpihak kepada korporasi. Kami berada di tengah masyarakat dan berusaha membela kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Bupati langsung menginstruksikan jajarannya membentuk tim khusus untuk mendampingi para pekerja dalam memperjuangkan penyelesaian persoalan tersebut.

Tim ini nantinya akan mengawal proses komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk apabila permasalahan harus dibawa ke tingkat pemerintah pusat.

“Kita buat tim khusus. Saya perintahkan jajaran untuk mendampingi. Kita bawa sama-sama apabila permasalahan ini belum selesai, supaya ada kejelasan. Jangan sampai teman-teman pekerja ini di-pingpong,” ujarnya.

Teddy juga menegaskan bahwa Pemkab OKU akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut hingga diperoleh kepastian secara tertulis.

Menurutnya, setiap keputusan harus memiliki kejelasan hitam di atas putih, baik terkait pemenuhan hak pekerja maupun apabila terdapat keputusan yang menyatakan sebaliknya.

“Kami juga akan memantau ke pusat supaya ada kejelasan hitam di atas putih. Kalau mereka menerima harus menerimanya, kalaupun tidak ada suratnya, sehingga tidak ada dusta di antara kita,” katanya.

Tidak hanya melalui jajaran eksekutif, Pemkab OKU juga menyatakan siap melibatkan DPRD OKU dalam mengawal persoalan tersebut.

“Insya Allah kami bersama DPRD OKU akan berpihak kepada masyarakat atau pekerja. Kami akan all out, jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan,” tegas Teddy.

Lebih lanjut, Bupati menyarankan agar digelar audiensi lanjutan dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Bahkan, apabila diperlukan, perwakilan serikat pekerja dapat menyampaikan langsung persoalan tersebut ke DPR RI dengan menghadirkan manajemen PT Perkebunan Mitra Ogan.

Pemkab OKU, lanjut Teddy, siap memberikan pendampingan agar persoalan yang menyangkut nasib ratusan pekerja tersebut memperoleh kejelasan di tingkat pusat.

Dalam audiensi tersebut, Bupati OKU didampingi anggota DPRD OKU Awal Fajri dan Suharman. Turut hadir Asisten I Setda OKU Indra Susanto, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), serta Tim Tenaga Bantuan Upaya Percepatan Pembangunan (TBUPP) Kabupaten OKU.

Pemerintah daerah berharap langkah pendampingan dan koordinasi lintas lembaga ini dapat mendorong penyelesaian persoalan ketenagakerjaan PT Perkebunan Mitra Ogan, sehingga nasib 470 karyawan tidak terus terkatung-katung tanpa kepastian.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca juga

52 Tahun Semen Baturaja: Menoreh Sejarah, Menguatkan Fondasi, Menatap Masa Depan Industri Semen Nasional

20 November 2026 - 14:31 WIB

Longsor Tutup Akses Jalan Gunung Meraksa–Ulu Ogan, Kini Kembali Normal

18 November 2026 - 20:14 WIB

Kafe dan Karaoke Baturaja Disorot, Standar Keselamatan Dipertanyakan

11 November 2026 - 14:23 WIB

Tirta Raja Sulap Tower Jadi Mesin Uang, Bupati OKU Beri Apresiasi

11 November 2026 - 09:46 WIB

Bupati OKU Kenang Sosok Andaran Simbolon: Berani Bela Rakyat

6 November 2026 - 21:17 WIB

Trending di OKU