Bupati OKU, Teddy Meilwansyah didampingi Wakil Bupati OKU, H Marjito Bachri, dan Sekda Dharmawan Irianto serta Kepala BKPSDM OKU, Mirdaili melantik 767 PPPK formasi Tahun 2024.
Ogannews.com – Sebanyak 767 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024 resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati OKU, H. Teddy Meilwansyah, di Gedung Kesenian Baturaja, Selasa (3/6/25).
Prosesi pelantikan berlangsung semarak dengan penampilan tarian penyambutan dan pelepasan balon oleh para calon ASN sebelum acara inti dimulai. Momentum itu menandai bergabungnya ratusan tenaga baru ke dalam struktur pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
Kepala BKPSDM OKU, Mirdaili, menjelaskan bahwa seleksi PPPK tahun 2024 diikuti oleh 3.067 pelamar dari kategori prioritas seperti eks tenaga honorer K2 dan tenaga non-ASN yang tercatat dalam database BKN.
“Dari jumlah itu, hanya 767 orang yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pelantikan,” beber Ameng sapaan akrabnya.
Selain PPPK, turut dilantik pula 11 pejabat fungsional serta pengambilan sumpah 11 PNS yang baru.
“Untuk formasi ASN PPPK tahun 2024, Pemkab OKU mendapat kuota 875 formasi, terdiri dari 235 guru, 313 tenaga kesehatan, dan 327 tenaga teknis,” tambah dia.
Bupati OKU, H. Teddy Meilwansyah, dalam amanatnya menegaskan agar para ASN yang baru dilantik meninggalkan kepentingan pribadi maupun kelompok setelah resmi menjadi bagian dari birokrasi.
“Begitu dilantik, tidak ada lagi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Yang ada hanya kepentingan bangsa, negara, dan daerah,” tegas Teddy.
Ia juga mengingatkan pentingnya etos kerja dan kompetensi dalam menjalankan tugas. Bupati tidak segan memberi sinyal bahwa kelanjutan masa kerja para PPPK bergantung sepenuhnya pada hasil evaluasi kinerja masing-masing.
“Kalau kinerjanya baik, tentu akan diperpanjang. Tapi kalau sebaliknya, kemungkinan besar tidak akan diperpanjang,” ujarnya.
Selain itu, Bupati menyarankan agar para ASN rajin membaca peraturan dan memperkaya pengetahuan agar tidak terjerumus ke dalam masalah administratif atau hukum.
“Sejauh ini kita telah melantik sekitar 3.800 PPPK,” tukasnya. (*)
