Ogannews.com – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat provinsi. Berdasarkan hasil Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik Tahun 2025, OKU Timur resmi meraih predikat Pemerintah Kabupaten Informatif dengan nilai tinggi, 90,90.
Penghargaan tersebut diumumkan langsung oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatra Selatan dalam agenda resmi yang digelar di Kantor KI Sumsel, Palembang, 26 Desember 2025.
Capaian ini sekaligus menempatkan OKU Timur sebagai salah satu daerah terbaik dalam penerapan keterbukaan informasi publik di Sumatra Selatan.
Predikat prestisius ini tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatra Selatan Nomor: 004/MONEV/KEP/KI.PROV.SUMSEL/XXI/2025.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari arah kepemimpinan Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, M.T., M.M., yang secara konsisten menjadikan keterbukaan informasi sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Melalui penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi hingga ke desa-desa, Pemkab OKU Timur dinilai mampu memastikan hak masyarakat atas informasi publik terpenuhi secara cepat, tepat, dan mudah diakses.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Timur, Hj. Sri Suhartati, S.E., M.M., yang akrab disapa Itat, menegaskan bahwa predikat informatif ini merupakan buah dari kebijakan Bupati yang secara berkelanjutan mendorong keterbukaan informasi sebagai fondasi pemerintahan yang akuntabel.
“Di bawah kepemimpinan Bupati OKU Timur, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata komitmen pelayanan kepada masyarakat,” ujar Itat.
Ia menambahkan, penguatan peran PPID hingga ke tingkat desa menjadi kunci utama dalam memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, kerja kolektif seluruh PPID Pelaksana dan PPID Desa telah membawa OKU Timur menjadi salah satu kabupaten rujukan dalam keterbukaan informasi publik di Sumatra Selatan.
Sementara itu, Ketua KI Provinsi Sumatra Selatan, Joemarthine Chandra, menjelaskan bahwa pelaksanaan E-Monev 2025 bertujuan mengukur sejauh mana badan publik menjalankan kewajiban keterbukaan informasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
Ia mengungkapkan, E-Monev 2025 dimulai sejak pertengahan tahun, diawali sosialisasi pada Juni, dilanjutkan pengisian kuesioner oleh badan publik, serta visitasi langsung ke sejumlah instansi.
“Kegiatan monitoring dan evaluasi ini kembali kami laksanakan setelah terakhir digelar pada 2017. Kami berharap ke depan seluruh badan publik dapat lebih siap dan semakin serius dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi,” katanya.
Bagi masyarakat, predikat informatif ini memberikan dampak nyata, mulai dari kemudahan mengakses informasi perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan publik.
Keterbukaan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, serta menjadi fondasi kuat menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat, sejalan dengan visi Kabupaten OKU Timur Maju Lebih Mulia. (*)
