Jakarta, ogannews.com – PT PLN (Persero) memperkuat kemitraan strategis dengan Pemerintah Australia untuk mempercepat transformasi sektor ketenagalistrikan nasional. Kerja sama ini mencakup pengembangan infrastruktur, teknologi energi bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga penjajakan pembiayaan dan investasi.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada Kamis (29/10). Kemitraan ini menjadi bagian dari upaya PLN mendukung pencapaian target Net Zero Emissions (NZE) Indonesia pada 2060.
Wakil Direktur Utama PLN, Yusuf Didi Setiarto, mengatakan kerja sama dengan Australia membuka peluang bagi PLN untuk memperkuat kapabilitas perusahaan melalui akses terhadap pengetahuan, teknologi, serta dukungan pembiayaan internasional.
Menurutnya, kemitraan ini juga menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi PLN dari penyedia listrik (electricity provider) menjadi penyedia solusi energi (energy solution provider).
“Dukungan Pemerintah Australia memiliki arti penting bagi PLN, baik dalam pengembangan talenta, pertukaran pengetahuan dan teknologi, maupun penjajakan peluang pembiayaan. Kami berharap kemitraan ini terus berkembang untuk memperkuat kapabilitas PLN dalam menjawab tantangan transisi energi dan menyiapkan pemimpin masa depan di sektor ketenagalistrikan,” ujar Didi.
Sebagai tindak lanjut MoU, PLN bersama Pemerintah Australia mulai mengembangkan sejumlah program kolaborasi yang berfokus pada penguatan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan teknologi, peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta pengembangan SDM.
Salah satu agenda strategis yang tengah dijajaki adalah dukungan pembiayaan dari Export Finance Australia (EFA) untuk proyek Eastern Java & Bali Grid Strengthening.
Proyek tersebut diarahkan untuk meningkatkan keandalan jaringan dan pasokan listrik di wilayah Jawa Timur dan Bali melalui pembangunan serta peningkatan infrastruktur transmisi, gardu induk, dan jaringan distribusi.
Penguatan infrastruktur ini dinilai penting untuk memastikan sistem ketenagalistrikan mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah.
Selain infrastruktur, PLN dan Australia juga membuka peluang kerja sama teknis dalam pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan.
Kolaborasi tersebut melibatkan sejumlah lembaga riset dan instansi pemerintah Australia, di antaranya Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) serta Department of Climate, Environment and Water.
Fokus kerja sama meliputi pengembangan fleksibilitas jaringan, Battery Energy Storage System (BESS), serta fleksibilitas operasional pembangkit listrik.
Ketiga aspek tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya integrasi energi baru terbarukan (EBT) ke dalam sistem kelistrikan nasional.
Melalui pengembangan teknologi penyimpanan energi dan fleksibilitas operasi, PLN diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan energi bersih yang produksinya bergantung pada kondisi alam, seperti tenaga surya dan angin.
PLN juga memperkuat kesiapan sistem ketenagalistrikan dalam menghadapi risiko perubahan iklim melalui kerja sama dengan Pemerintah Australia.
Bersama Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), PLN menjalankan program Capacity Building Skenario Iklim dan Ketahanan Sistem.
Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan berbasis skenario iklim atau climate-informed decision-making.
Melalui program tersebut, PLN diharapkan semakin mampu mengantisipasi berbagai risiko iklim yang berpotensi memengaruhi operasional pembangkit, jaringan transmisi, maupun distribusi listrik.
Di bidang pengembangan SDM, PLN bersama Pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Climate and Sustainable Infrastructure Partnership (KINETIK) menyusun Three-Year Human Capital Development Roadmap untuk periode 2027–2030.
Peta jalan pengembangan SDM tersebut diselaraskan dengan target NZE, prioritas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), serta prinsip Just Energy Transition atau transisi energi berkeadilan.
Didi menegaskan, penguatan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas SDM agar transformasi sektor ketenagalistrikan dapat berjalan optimal.
“Penguatan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pengembangan teknologi dan kualitas SDM. Melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman internasional, kami ingin menyiapkan talenta PLN yang mampu mengelola sistem ketenagalistrikan masa depan sekaligus menghadirkan solusi energi yang menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, menyambut positif penguatan kemitraan kedua negara. Ia menilai PLN memiliki peran penting dalam mendukung transisi energi Indonesia, terutama dalam memperluas elektrifikasi dan mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan.
“Kami ingin menjadi bagian dari perjalanan transisi energi Indonesia dan memahami bahwa PLN akan memainkan peran sentral dalam elektrifikasi tersebut. Kemitraan ini juga bersifat timbal balik. Kami belajar banyak dari PLN dalam memahami lingkungan dan kebutuhan Indonesia, yang semakin memperkaya hubungan kedua negara,” ungkap Brazier.
Melalui kemitraan strategis ini, PLN dan Pemerintah Australia berharap dapat membangun kolaborasi jangka panjang yang mencakup pengembangan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, akses pembiayaan, serta peningkatan kualitas SDM.
Sinergi kedua negara diharapkan mampu memperkuat sistem ketenagalistrikan Indonesia agar semakin andal, berkelanjutan, dan rendah emisi, sekaligus mempercepat perjalanan menuju target NZE 2060.(*)
