Ogannews.com – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terus mematangkan persiapan menuju beroperasinya Mal Pelayanan Publik (MPP) OKU, salah satu proyek strategis daerah yang digadang menjadi pusat integrasi seluruh layanan masyarakat.
Langkah tersebut ditandai dengan digelarnya Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) OKU, Selasa (9/12/25) pagi, di Ruang Abdi Praja, Sekretariat Daerah.
FKP ini dibuka langsung oleh Asisten II Setda OKU, Hasan HD, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, perbankan, perangkat daerah teknis, unsur vertikal hingga perwakilan media massa.
Kepala DPMPTSP OKU, Imron HS, dalam sambutannya menegaskan bahwa FKP merupakan tahapan penting sebelum MPP resmi difungsikan.
“FKP ini adalah salah satu syarat pembentukan Mal Pelayanan Publik OKU. Kegiatan ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar layanan publik yang kelak hadir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Imron.
Imron menjelaskan bahwa pembangunan gedung MPP yang berlokasi di kompleks Dinas Pariwisata dan Disdukcapil, Pasar Baru Baturaja, telah rampung secara fisik. Saat ini, pihaknya tengah melakukan penyempurnaan fasilitas pendukung agar pelayanan dapat berjalan optimal.
“Secara fisik bangunan sudah siap. Kami hanya perlu menambahkan beberapa fasilitas pendukung sebelum mulai difungsikan,” jelasnya.
Melalui FKP ini, kata Imron, Pemkab OKU ingin membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat dan stakeholder untuk memberikan masukan, kritik, maupun saran demi kesempurnaan layanan MPP.
“Kami berharap MPP ini nantinya mampu memberi dampak positif bagi perekonomian dan mempermudah pelayanan bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten II Setda OKU, Hasan HD, yang hadir mewakili Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah, menegaskan bahwa Pemkab OKU berkomitmen penuh memperbaiki kualitas pelayanan publik, baik bagi masyarakat umum, investor maupun pelaku usaha.
“Kita harus duduk bersama karena peningkatan layanan publik ini memiliki urgensi yang besar. MPP bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik kita semua,” kata Hasan.
Hasan juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi potensi resistensi atau hambatan di lapangan.
“Akan ada dinamika ke depan. Karena itu perlu langkah antisipasi sejak dini agar MPP ini benar-benar berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.
Dengan rampungnya gedung dan diselenggarakannya FKP, MPP OKU selangkah lagi menuju operasional penuh sebagai pusat layanan terintegrasi yang akan memberikan pengalaman baru bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan. (*)
