Menu ✖

Mode Gelap
52 Tahun Semen Baturaja: Menoreh Sejarah, Menguatkan Fondasi, Menatap Masa Depan Industri Semen Nasional Longsor Tutup Akses Jalan Gunung Meraksa–Ulu Ogan, Kini Kembali Normal Petani di Empat Lawang Tewas Ditikam, Pelaku Diciduk! Modus CS Bank Palsu, Uang Rp581 Juta Milik Institusi Pendidikan di Prabumulih Raib TMMD ke-130 OKU Timur Ditutup, Kasdam: Jaga dan Tingkatkan Hasil Pembangunan! Kafe dan Karaoke Baturaja Disorot, Standar Keselamatan Dipertanyakan

Nasional

ATR/BPN Ubah Struktur Kantor Pertanahan, Kini Berbasis Wilayah untuk Percepat Layanan

Jakarta, Ogannews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengubah pola organisasi Kantor Pertanahan (Kantah) dari yang sebelumnya berbasis sektoral menjadi berbasis wilayah. Kebijakan ini mulai diterapkan pada 17 Agustus 2026 sebagai bagian dari transformasi kelembagaan untuk mempercepat pelayanan pertanahan sekaligus memperkuat penanganan persoalan di daerah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan perubahan tersebut dilakukan untuk menghilangkan pola kerja yang selama ini terbagi berdasarkan bidang atau jenis layanan.

Menurutnya, struktur baru membuat setiap seksi memiliki tanggung jawab terhadap wilayah tertentu sehingga persoalan pertanahan dapat ditangani secara lebih menyeluruh. 

“Model organisasi kita ubah dari yang semulanya terkotak-kotak, ada seksi pengukuran, ada seksi penetapan hak, seksi penataan, seksi pengadaan tanah, seksi sengketa, sekarang tidak model begitu,” ujar Nusron saat Launching Transformasi Layanan dan Organisasi di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (17/8/2026).

Ia menjelaskan, dalam pola baru tersebut, satu seksi akan membawahi lingkungan kewilayahan kecamatan. Dengan demikian, kepala seksi tidak hanya menangani satu jenis layanan, tetapi bertanggung jawab terhadap administrasi dan kondisi pertanahan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. 

“Seksi satu membawahi lingkungan kewilayahan kecamatan sehingga Kepala Seksi (Kasi) bertanggung jawab penuh terhadap administrasi pertanahan dan situasi pertanahan di wilayahnya,” katanya.

Nusron menegaskan, transformasi ini bukan sekadar perubahan struktur organisasi. Lebih jauh, kebijakan tersebut diarahkan untuk mengubah pola kerja aparatur Kantah agar lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan pendekatan berbasis wilayah, petugas diharapkan memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai kondisi dan karakteristik pertanahan di wilayahnya.

“Ini cara untuk mempercepat layanan, baik pengukuran, penetapan hak, maupun peralihan hak, serta cara cepat untuk mendeteksi persoalan,” ungkap Nusron.

Pola tersebut diharapkan membuat persoalan pertanahan dapat diketahui dan ditangani sejak awal. Masyarakat juga diharapkan memperoleh layanan yang lebih terintegrasi karena tidak lagi berhadapan dengan struktur pelayanan yang terlalu terkotak berdasarkan jenis pekerjaan.

Pada tahap awal, penerapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru dilakukan di 10 Kantor Pertanahan yang tersebar di sejumlah daerah.

Kesepuluh Kantah tersebut yakni:

  1. Kantah Kota Medan
  2. Kantah Kota Denpasar
  3. Kantah Kabupaten Sidoarjo
  4. Kantah Kota Tangerang
  5. Kantah Kota Balikpapan
  6. Kantah Kabupaten Sragen
  7. Kantah Kabupaten Gresik
  8. Kantah Kabupaten Demak
  9. Kantah Kabupaten Tabanan
  10. Kantah Kabupaten Bandung

Penerapan secara bertahap ini menjadi bagian dari proses transformasi organisasi ATR/BPN sebelum pola tersebut dikembangkan lebih luas.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan transformasi organisasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.

Salah satunya adalah Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2026 tentang Tipologi Kantor Pertanahan yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 561.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Regulasi tersebut tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 563.

Kedua regulasi itu menjadi dasar penataan kelembagaan sekaligus pelaksanaan organisasi Kantah dengan pendekatan kewilayahan.

Dalu mengatakan, perubahan tersebut mencakup tugas, fungsi, kewenangan hingga alur kerja pelayanan di lingkungan Kantor Pertanahan. 

“Melalui transformasi organisasi berbasis wilayah, Kementerian ATR/BPN mendorong Kantah untuk bekerja lebih dekat dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya,” kata Dalu.

Ia berharap perubahan tersebut mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap berbagai persoalan yang muncul di daerah.

Transformasi ini sekaligus menandai upaya ATR/BPN untuk mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat melalui organisasi yang lebih adaptif terhadap kondisi kewilayahan.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca juga

Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Bisa Ikut Seleksi CPNS

6 November 2026 - 20:48 WIB

PLN dan Australia Perkuat Kemitraan, Siapkan Investasi Infrastruktur Listrik dan Teknologi Energi Bersih

4 November 2026 - 08:30 WIB

PLN Raih Satya JKN Awards 2026, Pertahankan Predikat Terbaik Nasional BUMN dengan Skor 95

2 November 2026 - 10:40 WIB

HUT ke-81, PLN Gaspol Kejar Target PLTS 100 GWp demi Kedaulatan Energi RI

28 Oktober 2026 - 16:37 WIB

Pengukuran Terjadwal Hadirkan Layanan Pertanahan yang Lebih Jelas bagi Masyarakat

23 Oktober 2026 - 09:42 WIB

Trending di Nasional