Ogannews.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menggelar Rapat Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menuntaskan permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS), sebuah langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
Kegiatan ini berlangsung di Grand Jati Ballroom, Bill Hotel Baturaja, pada Selasa (24/9), dengan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati OKU, Muhammad Iqbal Alisyahbana, S.STP., MM, bersama sejumlah tokoh penting lainnya, seperti Kepala Dinas Pendidikan OKU, Drs. H. Topan Indra Fauzi, MM, MPd, serta lebih dari 200 peserta yang terdiri dari para operator sekolah dan perwakilan dari 13 kecamatan.
Dalam pidatonya, Iqbal menyoroti empat faktor utama yang menjadi penyebab meningkatnya jumlah ATS di wilayah OKU, yakni keterbatasan akses pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan, hambatan ekonomi, dan pengaruh sosial-budaya.
Menurutnya, untuk mempercepat penanganan ATS, dibutuhkan data yang valid dan akurat serta kolaborasi antara semua pemangku kepentingan.
“Kita perlu sinergi dari semua pihak untuk menyamakan persepsi dan mempercepat langkah penanganan ATS ini,” tegas Iqbal.
Ia juga mengapresiasi seluruh peserta yang hadir dan berharap agar kegiatan ini dapat menjadi titik awal untuk mempercepat penurunan angka ATS di Kabupaten OKU.
Ketua Tim Kerja Regulasi dan Tata Kelola BMPM Sumsel, Nurmaliana ST, MSi, menyampaikan bahwa fokus utama layanan pendidikan dasar adalah anak usia sekolah yang belum bersekolah (ATS) dan peserta didik dari keluarga kurang mampu yang belum terlayani.
Menurut data dari Pusdatin, jumlah ATS di Kabupaten OKU telah menurun sebanyak 264 anak dari Juni hingga sekarang, namun masih ada sekitar 5.260 anak yang masuk kategori ATS.
Terdiri dari belum pernah bersekolah, Drop Out, dan lulus tidak melanjutkan. Yang harus di verifikasi lagi oleh para operator skolah di masing – masing satuan pendidikan dan operator disdukcapil serta operator kecamatan dan desa SE kabupaten OKU.
“Ini termasuk anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah (Drop Out), atau yang lulus namun tidak melanjutkan pendidikan,” jelasnya.
Nurmaliana menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memastikan anak-anak tersebut mendapatkan hak mereka untuk bersekolah.
“Penurunan angka ATS harus terus didorong dengan kerja sama semua pihak,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan OKU, Drs. H. Topan Indra Fauzi, juga menegaskan pentingnya rapat koordinasi ini sebagai upaya mengurangi angka ATS.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah di OKU bisa melanjutkan pendidikan formal, sesuai dengan target pemerintah untuk menciptakan generasi cerdas menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya penuh harap. (*)
