Bali, ogannews.com – Pemerintah mulai tancap gas mempercepat transisi energi nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) dari Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Peluncuran tersebut sekaligus ditandai dengan groundbreaking sejumlah proyek PLTS yang diproyeksikan menjadi motor pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di berbagai daerah.
Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5.300 megawatt peak (MWp) yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
Program raksasa ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengejar target swasembada dan kedaulatan energi nasional, sekaligus mendukung agenda hilirisasi melalui pemanfaatan sumber energi domestik.
Di hadapan jajaran menteri dan pemangku kepentingan, Prabowo menegaskan bahwa pengembangan energi surya merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi dari luar negeri.
“Hari ini adalah hari yang penting, kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Dengan Program PLTS 100 GW, kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegas Prabowo.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, Program PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk mencari terobosan dalam mempercepat kedaulatan energi.
Pengembangannya tidak hanya mengandalkan PLTS skala besar. Pemerintah menyiapkan delapan skenario agar pemanfaatan energi surya dapat menjangkau berbagai sektor.
Rinciannya meliputi eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWp, PLTS skala besar melalui RUPTL sebesar 30,97 GWp, PLTS terapung 10,72 GWp, PLTS atap 9,35 GWp, serta PLTS untuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) sebesar 0,50 GWp.
Selain itu, pemerintah menargetkan PLTS off-grid untuk kegiatan produktif sebesar 4,36 GWp, PLTS nonatap untuk kawasan industri 7,49 GWp, serta penciptaan permintaan (demand creation) melalui hilirisasi, kendaraan listrik, kompor induksi dan kebutuhan lainnya sebesar 24,13 GWp.
Bahlil menyebut Indonesia memiliki potensi energi yang sangat besar, bukan hanya berasal dari sumber daya di dalam bumi, tetapi juga energi matahari yang melimpah.
“Indonesia adalah negara yang diberikan Tuhan sumber daya yang luar biasa. Sumber daya yang bukan hanya kita gali di bawah kaki kita, tapi juga di atas kepala kita,” ujar Bahlil.
Program PLTS 100 GWp juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi besar.
Bahlil memperkirakan total investasi yang dibutuhkan mencapai 71,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.140 triliun.
Tak hanya investasi, proyek ini diperkirakan mampu menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, terdiri dari sekitar 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2,053 juta tenaga kerja manufaktur.
Dari sisi fiskal dan energi, program tersebut juga diproyeksikan mampu meningkatkan efisiensi subsidi hingga Rp73,9 triliun per tahun melalui penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Jika seluruh skenario dapat direalisasikan, pengembangan PLTS 100 GWp juga diperkirakan mampu menekan emisi hingga 140 juta ton CO2 per tahun, dengan nilai ekonomi karbon mencapai sekitar Rp6,31 triliun.
Bali mendapat porsi penting dalam agenda besar tersebut. Sebagai lokasi peluncuran program nasional, PLN bersama Pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan lima klaster PLTS dengan total kapasitas 1.000 MWp.
Pengembangan tersebut akan diperkuat dengan Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 3.300 MWh.
Khusus Klaster Gilimanuk, kapasitas PLTS yang direncanakan mencapai 300 MWp.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan kesiapan sistem kelistrikan menjadi bagian penting dalam memastikan program tersebut berjalan secara optimal.
Menurutnya, PLN akan mendukung penuh penugasan pemerintah dengan memastikan pengembangan pembangkit energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan nasional secara aman dan andal.
“PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan,” kata Darmawan.
Darmawan menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, PLN, pelaku usaha, industri hingga masyarakat.
Menurut dia, transformasi energi tidak sekadar mengganti sumber listrik fosil dengan energi yang lebih bersih. Pengembangan energi terbarukan juga harus mampu menjadi penggerak ekonomi dan memperluas manfaat pembangunan.
“Listrik merupakan fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan,” pungkas Darmawan.(*)
