OKU, Ogannews.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan tak lagi sekadar wacana. Bupati OKU, H. Teddy Meilwansyah, langsung bergerak cepat dengan menyiapkan sejumlah lokasi strategis untuk dihibahkan sebagai lahan pembangunan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Langkah konkret tersebut ditegaskan saat Bupati menerima audiensi pembentukan Loka BPOM di Rumah Dinas Bupati OKU, Rabu (22/4/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Utama BPOM, Irjen Pol Jayadi, Kepala Biro Umum BPOM Dra. Asih Liza Restanti, Kepala BPOM Palembang Yani Ardiyanti, serta jajaran lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Teddy menegaskan kesiapan penuh Pemkab OKU untuk mendukung pembangunan kantor UPT BPOM. Ia menyebut, posisi geografis OKU yang berada di jantung Provinsi Sumatera Selatan menjadi nilai strategis dalam memperluas jangkauan layanan pengawasan.
Sejumlah titik lahan pun telah dipersiapkan, mulai dari kawasan belakang Kantor Pemda hingga area yang berdekatan dengan rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Seluruh opsi tersebut akan disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan BPOM.
“Kami siap mendukung penuh. Apa pun yang dibutuhkan untuk pembangunan kantor BPOM di OKU akan kami fasilitasi secara maksimal,” tegas Teddy.
Menurutnya, kehadiran BPOM di OKU akan membawa dampak besar, tidak hanya dalam menjamin keamanan obat dan makanan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini bukan sekadar pembangunan kantor, tetapi investasi besar bagi kesehatan masyarakat dan kemajuan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BPOM, Irjen Pol Jayadi, menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan dukungan penuh dari Pemkab OKU. Ia juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya ayahanda Bupati, Suprijadi Jazid.
Jayadi mengungkapkan, saat ini BPOM di Sumatera Selatan baru memiliki dua UPT, yakni di Palembang dan Lubuk Linggau. Keduanya masih harus melayani 17 kabupaten/kota, sehingga pelayanan dinilai belum optimal.
Karena itu, pendirian UPT BPOM di OKU menjadi langkah strategis untuk memperluas cakupan layanan, khususnya bagi wilayah OKU Raya.
“Dengan adanya UPT di OKU, kami harapkan bisa meng-cover OKU, OKU Timur, dan OKU Selatan agar pelayanan lebih dekat dan efektif,” jelasnya.
Selain memperkuat pengawasan, keberadaan BPOM juga diharapkan mampu memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam memastikan keamanan produk pangan.
Namun demikian, Jayadi mengakui bahwa pemerintah pusat belum memiliki lahan maupun bangunan di daerah untuk pembangunan UPT BPOM. Oleh karena itu, dukungan hibah lahan dari Pemkab OKU menjadi kunci percepatan realisasi proyek strategis tersebut.
Dengan sinergi yang terjalin, pembangunan kantor UPT BPOM di OKU diharapkan segera terwujud dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. (*)
