Jakarta, ogannews.com – Indonesia tak ingin sekadar menjadi negara dengan cadangan panas bumi melimpah. Potensi tersebut kini diarahkan menjadi kekuatan energi strategis untuk memperkuat kedaulatan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
PT PLN (Persero) menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) melonjak dari sekitar 2,8 gigawatt (GW) saat ini menjadi 7,9 GW pada 2033.
Target tersebut menjadi bagian dari strategi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034).
Ambisi besar itu mengemuka dalam ajang Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pengembangan panas bumi merupakan salah satu langkah penting untuk memperkuat kedaulatan dan kemandirian energi Indonesia.
Menurut Bahlil, dinamika geopolitik global menuntut Indonesia tidak terus bergantung pada energi fosil, khususnya sumber energi yang berasal dari luar negeri.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pemerintah mencari berbagai terobosan untuk mempercepat pengembangan energi alternatif, termasuk panas bumi.
“Atas dasar pemikiran itu, Bapak Presiden Prabowo memerintahkan untuk segera mencari terobosan-terobosan alternatif dalam rangka mendorong kedaulatan energi kita.”
Bahlil menilai percepatan pengembangan panas bumi membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah sebagai regulator dengan dunia usaha sebagai pelaksana investasi.
“Tidak ada cara lain selain melakukan percepatan implementasi geotermal supaya bisa menjadi listrik ataupun menjadi yang lain. Harus ada kolaborasi antara pengusaha dan regulator,” ujarnya.
Indonesia sendiri memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, mencapai sekitar 23,2 GW.
Potensi tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan dinilai memiliki keunggulan karena panas bumi dapat menghasilkan listrik secara relatif stabil sebagai sumber energi baseload.
Ketua Umum Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) Julfi Hadi mengatakan, momentum satu abad eksplorasi panas bumi Indonesia harus menjadi titik balik untuk melakukan lompatan pengembangan industri geotermal nasional.
Ia bahkan menilai Indonesia memiliki modal alamiah untuk menjadi pemain utama panas bumi dunia.
“Indonesia mempunyai local resources, mempunyai indigenous resources, yaitu panas bumi yang terbesar di dunia,” kata Julfi.
Menurut dia, panas bumi memiliki karakteristik yang membuatnya berbeda dari sejumlah sumber energi terbarukan lainnya karena mampu menjadi energi baseload yang andal.
“Energi panas bumi mempunyai karakteristik spesial bisa menjadi base load yang andal. Satu-satunya base load renewable yang ada pada saat ini juga terbarukan, bersih dan terbentang luas dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.
Julfi menegaskan, ambisi menjadikan Indonesia sebagai raksasa panas bumi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak.
Kolaborasi antara pemerintah, PLN, investor, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci.
Hal tersebut sejalan dengan Visi Panas Bumi 30.1, yang menargetkan Indonesia menjadi produsen energi panas bumi nomor satu di dunia pada 2030.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan perusahaan siap mengambil peran dalam merealisasikan target tersebut.
Menurut Darmawan, pengembangan panas bumi bukan hanya berkaitan dengan penambahan kapasitas pembangkit, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem energi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
“Indonesia memiliki peluang emas untuk membawa kekayaan panas bumi menjadi pemimpin energi dunia,” tegas Darmawan.
Mengacu RUPTL 2025–2034, PLN menargetkan kapasitas panas bumi meningkat 5,1 GW, dari 2,8 GW menjadi 7,9 GW pada 2033.
Untuk mencapai target tersebut, PLN menyiapkan pengembangan melalui 110 proyek.
Dari jumlah tersebut, 25 unit dengan total kapasitas 0,6 GW akan dikembangkan PLN, sedangkan 85 unit lainnya dikembangkan Independent Power Producer (IPP) dengan kapasitas mencapai 4,5 GW.
Skema kolaborasi dengan sektor swasta juga diperluas untuk mempercepat eksplorasi hingga pemanfaatan sumber daya panas bumi.
PLN membuka peluang kerja sama melalui skema Geothermal Exploration & Energy Conversion Agreement (GEECA) untuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) PLN.
Sementara untuk WKP non-PLN, PLN menawarkan skema Steam Sales & Energy Conversion Agreement (SECA).
Melalui dua skema tersebut, terdapat rencana pengembangan 79 proyek, terdiri dari 45 proyek GEECA dan 34 proyek SECA, dengan proyeksi tambahan kapasitas panas bumi mencapai 3,1 GW.
“PLN membuka kolaborasi seluas-luasnya bagi para mitra melalui skema GEECA dan SECA. Lewat kolaborasi yang fairness ini, diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan panas bumi, sebagai salah satu energi baru terbarukan domestik,” ujar Darmawan.
Komitmen pengembangan panas bumi juga ditandai dengan sejumlah kesepakatan dalam gelaran IIGCE 2026.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan Izin Panas Bumi (SK IPB) untuk Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Ungaran kepada PLN.
Di sisi lain, PLN menandatangani Deklarasi Kemitraan Strategis Pengembangan Panas Bumi bersama sejumlah mitra untuk proyek PLTP dengan total kapasitas hingga 453 megawatt (MW).
Kolaborasi juga dilakukan PLN Group melalui PLN Indonesia Power bersama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk.
Keduanya menandatangani Letter of Intent (LoI) terkait kerja sama pembelian tenaga listrik dari pengembangan panas bumi Lahendong Binary (Bottoming) Unit 15 MW di Sulawesi Utara serta Ulubelu Binary (Bottoming) Unit 30 MW di Lampung.
Darmawan menegaskan, pengembangan panas bumi ke depan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.
Lebih jauh, energi panas bumi diharapkan menjadi salah satu fondasi untuk memperkuat swasembada energi, ketahanan energi, sekaligus mempercepat transisi energi Indonesia.
“Dengan dukungan Pemerintah dan kolaborasi para mitra, PLN siap mengakselerasi pengembangan panas bumi. Ke depan, panas bumi tidak hanya memperkuat pasokan listrik baseload yang andal, tetapi juga sekaligus mendukung swasembada energi, ketahanan energi, dan percepatan transisi energi nasional,” pungkasnya.(*)
